Eks Koordinator BEM DKI Jakarta Mendukung Polda Metro Jaya Periksa Ketua KPK

JAKARTA - Eks Koordinator BEM DKI Jakarta Abdul Hakim El memberikan dukungan penuh terhadap langkah Polisi Daerah Metro Jaya dalam memeriksa Firli Bahuri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 02/11/2023.

Langkah Polisi Daerah Metro Jaya dalam memeriksa Firli Bahuri Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai saksi terkait kasus dugaan pemerasan dalam penanganan kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). 

Baca juga: Paska Vonis Bebas Bandar Besar Narkoba, Tiga Hakim PN Palangka Raya di Nonaktifkan

Elhakim menegaskan pentingnya kerja sama antara lembaga penegak hukum untuk memastikan integritas dan kejujuran dalam penanganan kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara. 

"Langkah ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dan memastikan tegaknya supremasi hukum di Indonesia", Ujar Elhakim.

Baca juga: Berikan Kenyamanan Bagi Masyarakat, PN Semarapura Klungkung Perkuat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Menurut Abdul Hakim
Wasekjend Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PBHMI), di satu sisi ini problem etik dan disisi lain jika dugaan pemerasan tersebut
 terbukti maka ada pelanggaran besar yang di lakukan oleh firli bahuri yang harus di telusuri dan ditindak secara tegas.

"Tentu langkah tegas harus dilakukan dewan dan penegak hukum sebagai wujud tanggung jawab seorang pimpinan KPK demi menjaga KPK dari perilaku pelanggaran etik yang di lakukan oleh pimpinan/pegawai KPK itu sendiri. Tujuannya tentu demi menyelamatkan marwah KPK", ucap Elhakim.

Baca juga: MAKI Ungkap Otak Skandal Korupsi Tambang Timah: RBS Diburu, Pejabat dan Pengusaha Terkenal Terjerat

Terlebih lagi kasus dugaan pemerasan yang diduga dilakukan oleh pimpinan KPK tersebut sudah dalam proses penyidikan polda metro jaya dan ketua KPK sudah di periksa sebagai saksi bahkan rumahnya di geledah.

"Tentu kita mendukung penuh langkah penegakan hukum melalui polda metro untuk membuktikan pemeriksaan kasus firli bahuri sebagai saksi atas kasus dugaan pemerasan dalam penanganan kasus dugaan korupsi di kementerian pertanian (kementan), " kata El.

Baca juga: UU Pemasyarakatan untuk Perkuat Restorative Justice

Kasus ini terus menjadi perhatian publik sejak kasus dugaan korupsi di Kementan terungkap beberapa bulan yang lalu. Dengan langkah tegas dan independen dari berbagai lembaga terkait, diharapkan kasus ini dapat diselesaikan dengan adil dan transparan, menegaskan komitmen pemerintah dan lembaga penegak hukum dalam memberantas praktik korupsi di Indonesia.

"Maka dari itu kita berharap dan mendukung tindakan tegas terhadap dugaan kasus pemerasan dalam penanganan kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) yang melibatkan ketua KPK RI, jangan ada yang di tutup tutupi dan apabila ada temuan kita berharap untuk segara di sampikan ke publik, lakukan tindakan cepat untuk pemeriksaan semua saksi-saksi yang terlibat, " kata El.

Baca juga: Nota Kesepahaman Pengadilan Agama dan Pemda Serta Kementrian Agama RI dan Kantor Pos di Wilayah Kabupaten Sukabumi

Menurutnya, secara  prinsip tidak ada toleransi bagi apparat penegak hukum
apabila melakukan pemerasan apalagi dia sebagai ketua KPK yang sedang menangani kasus korupsi di Kementerian Pertanian. (Resky P).